Perkuat UMKM Adopsi Teknologi Digital, Menkominfo Tekankan Dukungan Regulasi

JAKARTA-Pemerintah Republik Indonesia mendorong pemanfaatan pembangunan infrastruktur digital yang telah berlangsung secara masif. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pengembangan digitalisasi sektor hilir untuk e-Commerce, Financial Technology, Education Technology, dan Tele-Health juga perlu didukung dengan keberadaan regulasi yang kuat.

"Di Indonesia, pembangunan infrastruktur TIK secara masif yang dilakukan Pemerintah harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat khususnya oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi penyumbang 60% dari GDP nasional," tegasnya dalam Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung dari Millenia, Singapura, Selasa (31/05/2022).

Keberpihakan kepada pelaku UMKM menurut Menteri Johnny juga dilakukan negara-negara besar, seperti Jerman. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah membantu pelaku UMKM agar bisa meningkatkan skala usahanya.

“Ternyata bukan cuma di Indonesia saja, hampir di seluruh negara ASEAN dan pada saat pertemuan dengan State Secretary Germany hal yang sama juga disampaikan. Bagaimana membantu UMKM agar bisa digitally onboarding itu untuk kita manfaatkan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan UMKM, Menkominfo menekankan adanya perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital terutama perlindungan dari serangan siber atau cyber attack. Menurutnya pelaku UMKM atau Small Medium Enterprises ini tentu tidak mempunyai sistem dan pembiayaan sebesar dan secanggih perusahaan teknologi global. Oleh karena itu, memerlukan perlindungan dari sisi serangan siber.

"Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber. Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai, dan tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan baik jumlah maupun kualitasnya," tegasnya.

Menteri Johnny menyatakan serangan siber masih berlangsung terus setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan tahun. Menurutnya, serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia, ASEAN, tetapi juga terjadi di seluruh dunia.

"Di negara maju pun seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, banyak itu terjadi cyberattack maka seluruh pembuat kebijakan harus memastikan jangan membuka safe-haven bagi cyber-cyber kriminal ini, jangan! Tetapi yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah yang tegas berupa aturan dan mengimplementasikannya," tandasnya.

Menkominfo menyatakan pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian, kesehatan, masyarakat, bahkan sampai supply chain dan logistik. Namun demikian, pandemi juga mendorong migrasi ruang fisik ke ruang digital di Indonesia, ASEAN, bahkan di dunia. Oleh karena itu, pejabat pemerintah, pemimpin perusahaan global, dan komunitas, terus saling berdiskusi mengenai isu keamanan digital.

“ASEAN sudah punya digital framework dalam ASEAN Digital Roadmap. Meskipun bukan mandatori, tetapi menjadi acuan sehingga mudah-mudahan di antara para pemimpin ini bisa mempunyai suatu pemahaman yang sama agar kesepakatan Indonesia bisa menjadi bagian dari kesepakatan di ASEAN dan kesepakatan ASEAN ini menjadi sumbangsih kita,” tandasnya.

Menteri Johnny menjelaskan dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia, Digital Economy Working Group telah membuka ruang diskusi dan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi dan talenta digital serta pelindungan data. Kementerian Kominfo sebagai pengampu isu bidang digital mengusung tiga pembahasan, yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust.

“Dalam isu ketiga dalam DEWG yaitu Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust, ini juga berhubungan erat dengan cyber security sehingga kita harus mengambil kebijakan yang sama dan berkolaborasi di antara para pemimpin dunia. Jangan sampai serangan siber ini menggangu pemanfaatan ruang digital yang saat ini dikembangkan secara masif tidak saja di Indonesia, tidak saja di ASEAN tetapi di seluruh dunia secara global,” tandasnya.

Menkominfo mengapresiasi sesi diskusi ATxSummit: Technology, Society and the Role of Policy karena dapat membangun komunikasi yang intens serta menghasilkan kolaborasi yang kuat diantara pemimpin sektor digital dalam negeri maupun antarnegara.

“Sehingga kita tidak membuka ruang bagi serangan-serangan siber. Hal ini yang harus kita cegah bersama-sama dan tadi Deputy Prime Minister of Singapore H.E. Heng Swee Keat juga membicarakan hal yang sama. Jadi hampir semua pemimpin-pemimpin negara saat ini di dunia termasuk di G20 memperhatikan betul-betul terkait dengan cyber security,” tuturnya.

Dalam sesi diskusi hadir Minister of Entrepreneurship and Information Technology Estonia, Andres Sutt; Minister of Communications and Multimedia Malaysia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar bin haji Musa, serta Chief Executive Digital Regulation Cooperation Forum United Kingdom, Gill Whitehead. Sementara Minister of Digital Agency Japan Makishija Karen hadir mengikuti diskusi secara virtual.

Dalam kunjungan kerja ke Singapura, Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif, serta Staf Khusus Menkominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dedy Permadi.