BONDOWOSO - Diduga menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso miliaran rupiah alat perekam e-KTP di sejumlah kecamatan tidak berfungsi. Bahkan, kondisinya dikhawatirkan sudah rusak akibat tidak terpakai sama sekali.
Semua peralatan tersebut merupakan alat pencetakan KK, dan perekaman e-KTP yang dibeli dengan APBD. Ironisnya, pada anggaran tahun 2020 ada alokasi anggaran untuk pemeliharaan peralatan tersebut hingga Rp 2 M.
Salah satunya di Kecamatan Ijen, Komisi 1 mendapati sejumlah peralatan rekam dan cetak E-KTP terbengkalai. Diantaranya seperti komputer dan kamera yang tampak sangat kotor akibat sama sekali tak tersentuh.
"Dananya tak tanggung-tanggung, ini sekitar Rp 2 miliar, ini hanya untuk pemeliharaannya di tahun 2020 itu keluar sekian," beber Ketua Komisi 1 Tohari.
Politisi PKB ini menjelaskan, sebenarnya di Dispendukcapil pada tahun 2019 ada pengadaan peralatan cetak KK. Dan telah didistribusikan pada tahun 2020 ke semua kecamatan. Selain itu, juga sudah ada 14 kecamatan yang memiliki alat rekam KTP.
"Alokasi ini harapannya agar masyarakat yang mencetak KK, memecah KK tak perlu ke Dispenduk," ujarnya.
Namun faktanya, justru dari semua kecamatan yang telah dikunjungi baru Kecamatan Wringin yang jalan. Sementara, peralatan di kecamatan lain tidak difungsikan, karena menunggu petunjuk dari Dispendukcapil.
"Barangnya ini kan sudah satu tahun. Isinya juga sudah macam-macam, bukan data Dispenduk lagi. Berarti ini kan sudah tidak jalan program ini," jelasnya.
Menurutnya, Dispendukcapil sendiri mengklaim program tersebut sudah jalan karena alat tersebut sudah diserahkan ke Kecamatan. Artinya, ada saling tuding.
"Adanya sekarang saling menyalahkan. Makanya, ini ada kesalahan di koordinator eksekutif, tidak bisa mengkoordinasikan antar OPD yang saling berkaitan," tuturnya.
"Sekda seharusnya yang bertanggung jawab, ini tak mampu mengkoordinasikan antar OPD," ujarnya.
Karena kondisi inilah, pihaknya berencana akan mempertemukan Dispendukcapil dengan Kecamatan. Untuk menemukan permasalahan, ataupun komunikasi yang terputus.
" Bukan Komisi ini merebut posisi Sekda. Tapi karena sudah dibiarkan, saya tidak ingin Bondowoso seperti ini," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi